KPP PRATAMA MAROS

BOLA SIMA


Tinggalkan komentar

Tarif Pajak UMKM turun jadi 0,5% !

0 5% UMKM_2

Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013.

ingin tahu lebih lanjut? klik PP 23 Tahun 2018


Tinggalkan komentar

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/PMK.03/2018. 

Untuk melihat, dan download silahkan mengunjungi link

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=1&page=show&id=16535

 


Tinggalkan komentar

Penyesuaian Tarif PPh Pasal 22 Atas Beberapa Item Barang Impor

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.  Dalam rangka memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu yang telah diatur dalam PMK tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2018 tentang perubahan atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Silakan klik link link untuk melihat, mendownload PMK nomor 110/PMK.010/2018

http://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/110~PMK.010~2018Per.pdf


Tinggalkan komentar

ASIAN GAMES 2018, ENERGY OF ASIA

Kontribusi pembayar pajak pada pelaksanaan Asian Games 2018 terwujud dalam alokasi penggunaan APBN 2015-2018 sebesar 8,2 triliun yang dikelola bersama oleh Pemerintah dan INASGOC dan 2,1 triliun APBN 2015-2018 untuk pembinaan para Atlet Indonesia.

Asian Games 2018 telah usai, Indonesia telah berhasil menggelar acara tingkat dunia yang dipuji banyak orang. Prestasi atlet  Indonesia juga mengalami peningkatan yang membanggakan. Semua ini adalah kontribusi para pembayar pajak bagi kesuksesan Asian Games 2018.

Karenanya, untuk para pembayar pajak, terima kasih atas kontribusinya dalam Asian Games 2018.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.


Tinggalkan komentar

Peringatan Hari Pajak Tahun 2018 di KPP Pratama Maros

Dalam rangka penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, menguatkan jati diri organisasi Direktorat Jenderal Pajak, serta berdasarkan sejarah tanggal 14 Juli 1945 yang mana merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan organisasi perpajakan
di Indonesia pada masa persiapan kemerdekaan yang mengandung nilai luhur dan semangat perjuangan untuk menopang kehidupan bangsa Indonesia, Hari Pajak diperingati pada tanggal 14 Juli setiap tahunnya.

Bagaimana sejarah dan latar belakang penetapan Hari Pajak ?

Pada   September    2017,   Arsip   Nasional   RI   akhirnya   membuka    secara   terbatas dokumentasi  dokumen  otentik BPUPKI-PPKI koleksi AK Pringgodigdo yang dirampas Belanda  (Sekutu)  ketika  masuk  Yogyakarta dan  menangkap  Bung Karno pada  1946. Penelusuran   dokumen  Pringgodigdo  yang baru  dibuka  menunjukkan   bahwa  sejarah pajak  dan  negara  ternyata  berkait  dengan  proses  pembentukan   negara,  yaitu  masa­ masa sidang BPUPKI.

Bahkan kata pajak itu pertama  kali disebut oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI) Radjiman  Wediodiningrat  dalam  suatu sidang  panitia  kecil  soal  “KEUANGAN” dalam  masa  reses  BPUPKI setelah  pidato terkenal  Sukarno dibacakan pada 1 Juni  1945. Rajiman dari lima usulannya   pada butir yang keempat menyebut, “Pemungutan pajak harus diatur hukum”.

Selama masa reses antara tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945, telah dikumpulkan usul-usul anggota BPUPKI meliputi masalah:

  1. Indonesia merdeka selekas-lekasnya
  1. Dasar negara
  1. Bentuk negara uni atau federasi
  1. Daerah negara Indonesia
  1. Badan perwakilan rakyat
  1. Badan penasihat
  1. Bentuk negara dan kepala negara
  1. soal pembelaan
  1. soal keuangan,

Pembahasan  materi  “KEUANGAN”di mana disebut tentang  pajak tidak berhenti  dalam sidang panitia kecil di masa reses itu. Sebab arsip menyebutkan  ada masa sidang kedua yang berjalan  antara  tanggal 10 Juli sampai 17 Juli  1945. Pada 12 Juli  1945 ada sidang Panitia Keeil yang mengagendakan  tiga bahasan, yaitu:

  1. Rapat Panitia Perancang UUD
  1. Rapat Bunkakai Keuangan dan Ekonomi
  1. Rapat Bunkakai Pembelaan

Kata  pajak   muncul   dalam   “Rancangan    UUD  Kedua”  yang  disampaikan    pada   14 Juli 1945 pada  Bab VII HAL KEUANGAN – PASAL 23 menyebutkan    pada  butir  kedua:

“Seqala pajak  untuk keperluan negara berdasarkan  Undang-Undang” (lampiran   arsip  Rancangan   UU 1945 dengan  coretan  perbaikan).

Sejak 14 Juli  1945 itulah  urusan   pajak  terus  masuk  dalam  UUD 1945. Bahkan  mendapat pembahasan     khusus    pada    16  Juli   1945  yang   merincinya     sebagai    sumber-sumber penerimaan   utama  negara  dan menjadi  isu utama  sidang.

Berlatar  belakang   sejarah  tersebut   maka  tanggal   ia Juli  1945 itulah  yang  diacu  sebagai Hari  Lahir  Pajak.  Penetapan   14 Juli  sebagai  hari jadi  tentu  akan  memberikan    legitimasi historis   kepada   Direktorat    J enderal   Pajak  sebagai   soko  guru  utama   kekuatan    negara dan  sebab   itu  oleh  para  pendiri   bangs a  dibicarakan    dalam   proses   lahirnya   Republik Indonesia.

Bagaimana kemeriahan menyambut Hari Pajak 2018 di KPP Pratama Maros ?

KPP Pratama Maros merayakan Hari Pajak 2018 dengan mengadakan berbagai kegiatan, yaitu upacara bendera, kegiatan sosial pajak peduli, donor darah, dan kegiatan keagamaan.

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.46.32

Pajak Bertilawah dilaksanakan pada 11 Juli 2018 di Masjid Baiturahman (KPP Pratama Maros).

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.46.33

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.46.34

Donor Darah yang difasilitasi oleh PMI Maros dan terbuka untuk umum dilaksanakan pada 12 Juli 2018 di Aula KPP Pratama Maros diikuti oleh Pegawai KPP Pratama Maros, TNI, dan masyarakat sekitar.

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.44.13

Penyerahan santunan kepada Yayasan Ummul Qura – Pesantren Tahfizhul Qur’an di Dusun Arra Pucak, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu dari KPP Pratama Maros pada tanggal 13 Juli 2018.

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.44.43

Penyerahan bingkisan di Panti Asuhan H. Andi Husada Mawadah Warahmah di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dari KP2KP Pangkajene dan Kepulauan pada 13 Juli 2018.

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.46.35

Upacara bendera yang berlangsung secara khidmat diikuti seluruh Pegawai KPP Pratama Maros pada tanggal 14 Juli 2018.