KPP PRATAMA MAROS

BOLA SIMA


Tinggalkan komentar

Kegiatan Renovasi dan Pengembangan Masjid Baitul Rahman

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Masjid adalah pusat ibadah dan pembinaan ukhuwah Islamiyah, oleh karena itu keberadaannya mutlak diperlukan guna membentuk masyarakat yang beriman, berakhlak mulia dengan tujuan akhir mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Sebagai bentuk aktualisasi keimanan kepada Allah SWT dan kecintaan kepada Rasulullah SAW, Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Baitul Rahman bersama seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Maros senantiasa memakmurkan masjid dengan memberikan layanan yang optimal kepada jamaah dengan sarana prasarana yang memadai untuk ibadah sholat lima waktu serta serangkaian kegiatan keislaman (sholat berjamaah dan kajian Islam) yang diikuti Pegawai KPP Pratama Maros maupun oleh pegawai kantor lain dan masyarakat disekitar KPP Pratama Maros.

Namun mengingat ukuran Masjid yang kecil tentunya tidak dapat menampung jamaah dalam jumlah banyak (terutama ketika tiba waktunya Sholat Jumat) sehingga DKM Baitul Rahman berusaha berbenah dengan melakukan renovasi dan pengembangan masjid.


Tinggalkan komentar

ASIAN GAMES 2018, ENERGY OF ASIA

Kontribusi pembayar pajak pada pelaksanaan Asian Games 2018 terwujud dalam alokasi penggunaan APBN 2015-2018 sebesar 8,2 triliun yang dikelola bersama oleh Pemerintah dan INASGOC dan 2,1 triliun APBN 2015-2018 untuk pembinaan para Atlet Indonesia.

Asian Games 2018 telah usai, Indonesia telah berhasil menggelar acara tingkat dunia yang dipuji banyak orang. Prestasi atlet  Indonesia juga mengalami peningkatan yang membanggakan. Semua ini adalah kontribusi para pembayar pajak bagi kesuksesan Asian Games 2018.

Karenanya, untuk para pembayar pajak, terima kasih atas kontribusinya dalam Asian Games 2018.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.


Tinggalkan komentar

Peringatan Hari Pajak Tahun 2018 di KPP Pratama Maros

Dalam rangka penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, menguatkan jati diri organisasi Direktorat Jenderal Pajak, serta berdasarkan sejarah tanggal 14 Juli 1945 yang mana merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan organisasi perpajakan
di Indonesia pada masa persiapan kemerdekaan yang mengandung nilai luhur dan semangat perjuangan untuk menopang kehidupan bangsa Indonesia, Hari Pajak diperingati pada tanggal 14 Juli setiap tahunnya.

Bagaimana sejarah dan latar belakang penetapan Hari Pajak ?

Pada   September    2017,   Arsip   Nasional   RI   akhirnya   membuka    secara   terbatas dokumentasi  dokumen  otentik BPUPKI-PPKI koleksi AK Pringgodigdo yang dirampas Belanda  (Sekutu)  ketika  masuk  Yogyakarta dan  menangkap  Bung Karno pada  1946. Penelusuran   dokumen  Pringgodigdo  yang baru  dibuka  menunjukkan   bahwa  sejarah pajak  dan  negara  ternyata  berkait  dengan  proses  pembentukan   negara,  yaitu  masa­ masa sidang BPUPKI.

Bahkan kata pajak itu pertama  kali disebut oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI) Radjiman  Wediodiningrat  dalam  suatu sidang  panitia  kecil  soal  “KEUANGAN” dalam  masa  reses  BPUPKI setelah  pidato terkenal  Sukarno dibacakan pada 1 Juni  1945. Rajiman dari lima usulannya   pada butir yang keempat menyebut, “Pemungutan pajak harus diatur hukum”.

Selama masa reses antara tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945, telah dikumpulkan usul-usul anggota BPUPKI meliputi masalah:

  1. Indonesia merdeka selekas-lekasnya
  1. Dasar negara
  1. Bentuk negara uni atau federasi
  1. Daerah negara Indonesia
  1. Badan perwakilan rakyat
  1. Badan penasihat
  1. Bentuk negara dan kepala negara
  1. soal pembelaan
  1. soal keuangan,

Pembahasan  materi  “KEUANGAN”di mana disebut tentang  pajak tidak berhenti  dalam sidang panitia kecil di masa reses itu. Sebab arsip menyebutkan  ada masa sidang kedua yang berjalan  antara  tanggal 10 Juli sampai 17 Juli  1945. Pada 12 Juli  1945 ada sidang Panitia Keeil yang mengagendakan  tiga bahasan, yaitu:

  1. Rapat Panitia Perancang UUD
  1. Rapat Bunkakai Keuangan dan Ekonomi
  1. Rapat Bunkakai Pembelaan

Kata  pajak   muncul   dalam   “Rancangan    UUD  Kedua”  yang  disampaikan    pada   14 Juli 1945 pada  Bab VII HAL KEUANGAN – PASAL 23 menyebutkan    pada  butir  kedua:

“Seqala pajak  untuk keperluan negara berdasarkan  Undang-Undang” (lampiran   arsip  Rancangan   UU 1945 dengan  coretan  perbaikan).

Sejak 14 Juli  1945 itulah  urusan   pajak  terus  masuk  dalam  UUD 1945. Bahkan  mendapat pembahasan     khusus    pada    16  Juli   1945  yang   merincinya     sebagai    sumber-sumber penerimaan   utama  negara  dan menjadi  isu utama  sidang.

Berlatar  belakang   sejarah  tersebut   maka  tanggal   ia Juli  1945 itulah  yang  diacu  sebagai Hari  Lahir  Pajak.  Penetapan   14 Juli  sebagai  hari jadi  tentu  akan  memberikan    legitimasi historis   kepada   Direktorat    J enderal   Pajak  sebagai   soko  guru  utama   kekuatan    negara dan  sebab   itu  oleh  para  pendiri   bangs a  dibicarakan    dalam   proses   lahirnya   Republik Indonesia.

Bagaimana kemeriahan menyambut Hari Pajak 2018 di KPP Pratama Maros ?

KPP Pratama Maros merayakan Hari Pajak 2018 dengan mengadakan berbagai kegiatan, yaitu upacara bendera, kegiatan sosial pajak peduli, donor darah, dan kegiatan keagamaan.

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.46.32

Pajak Bertilawah dilaksanakan pada 11 Juli 2018 di Masjid Baiturahman (KPP Pratama Maros).

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.46.33

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.46.34

Donor Darah yang difasilitasi oleh PMI Maros dan terbuka untuk umum dilaksanakan pada 12 Juli 2018 di Aula KPP Pratama Maros diikuti oleh Pegawai KPP Pratama Maros, TNI, dan masyarakat sekitar.

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.44.13

Penyerahan santunan kepada Yayasan Ummul Qura – Pesantren Tahfizhul Qur’an di Dusun Arra Pucak, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu dari KPP Pratama Maros pada tanggal 13 Juli 2018.

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.44.43

Penyerahan bingkisan di Panti Asuhan H. Andi Husada Mawadah Warahmah di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dari KP2KP Pangkajene dan Kepulauan pada 13 Juli 2018.

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 10.46.35

Upacara bendera yang berlangsung secara khidmat diikuti seluruh Pegawai KPP Pratama Maros pada tanggal 14 Juli 2018.


Tinggalkan komentar

96 Mahasiswa STKIP Andi Matappa Pahami Peran Pajak

IMG_3324

KP2KP Pangkajene bersama KPP Pratama Maros menggelar kegiatan Tax Goes To Campus di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Andi Matappa, Kab. Pangkajene (Kamis, 19/9). Kegiatan dibuka oleh La Halim, Kepala KP2KP Pangkajene dan dihadiri oleh 96 mahasiswa.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang pentingnya peran serta generasi muda dalam membangun negara, khususnya pendanaan negara melalui pajak.

IMG_3350

KP2KP Pangkajene bersama KPP Pratama Maros mengharapkan para mahasiswa yang nantinya akan terjun di dunia kerja sebagai pengajar, diharapkan mampu untuk menanamkan ilmu tentang pentingnya turut serta menjadi warga negara yang baik dengan sadar dan taat pajak.(daj\*)


Tinggalkan komentar

Apresiasi Kakanwil DJP Sultan Batara : Kerja KPP Pratama Maros Membanggakan

kakanwil berbicara 1

“Saya senang berkunjung ke sini, karena beberapa kali saya ke sini, selalu ada hal yang membanggakan.” Demikian diungkapkan Arfan, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sultan Batara) di hadapan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros, Rabu, 07 Januari 2015.

Arfan mengucapkan apresiasinya atas keberhasilan KPP Pratama Maros mencapai target penerimaan untuk tahun 2014. Pencapaian penerimaan KPP Pratama Maros pada tahun 2014  yaitu sebesar 103,3 persen. Selain itu berbagai prestasi yang diukir di tahun 2014, di antaranya menjadi Kantor Pelayanan Percontohan Ditjen Pajak Tahun 2014 dan Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam kunjungan tersebut Arfan mengikutsertakan Antonius Krisyanto (Kepala Bidang Dukungan Teknis Dan Konsultasi) dan Hamdi Aniza Pertama (Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat/Liaison Officer (LO) KPP Pratama Maros). Dukungan dari kedua Kepala Bidang tersebut selama tahun 2014 memang membantu KPP Pratama Maros untuk mencapai target penerimaan.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan foto bersama. Diharapkan apresiasi Kakanwil Sultan Batara tersebut akan menginspirasi untuk terus berjuang menjadi yang terbaik di tahun 2015. Semangat KPP Pratama Maros!

Semangat KPP Pratama Maros

Foto bersama pegawai KPP Pratama Maros dan Kakanwil DJP Sultan Batara

pegawai ceria

Pegawai yang menghadiri acara kunjungan Kakanwil DJP Sultan Batara


Tinggalkan komentar

In House Training : Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan DJP

Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros melaksanakan In House Training (IHT) pada hari Senin, 05 Januari 2015 pukul 09.00 di Aula KPP Pratama Maros. IHT tersebut dibawakan oleh tiga orang pemateri yaitu Terry Jannes M Aroean (Kepala Sub Bagian Umum KPP Pratama Maros), Rachel Reeza Hardiyanti (Pelaksana Sub Bagian Umum KPP Pratama Maros) dan Muhammad Zulfiqar (Pelaksana Sub Bagian Umum KPP Pratama Maros).

Dalam IHT tersebut dijelaskan beberapa hal. Beberapa hal tersebut di antaranya adalah :

  1. Landasan hukum pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  2. Berdasarkan peraturan tersebut maka seluruh pegawai di lingkungan DJP wajib menjalankan ketentuan penilaian prestasi kerja PNS yang tercantum di dalamnya. Untuk mempermudah pelaksanaan penilaian prestasi kerja tersebut, saat ini sedang dibangun aplikasi Pengelolaan Kinerja (PP-46) melalui aplikasi internal DJP.
  3. Bagi pegawai yang tidak mengalami mutasi selama tahun 2014, pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai seluruhnya dilakukan melalui aplikasi Pengelolaan Kinerja (PP-46)
  4. Bagi pegawai yang mengalami mutasi setelah bulan Januari 2014, pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai di unit kerja yang baru dilakukan melalui aplikasi Pengelolaan Kinerja (PP-46), sedangkan penilaian prestasi kerja di unit kerja sebelumnya dilakukan secara manual

Foto-foto :

Pemateri

Pemateri In House Training

Peserta Menyimak Materi

Para pegawai menyimak materi

Seorang peserta bertanya

Seorang peserta IHT mengajukan pertanyaan