KPP PRATAMA MAROS

BOLA SIMA


Tinggalkan komentar

Sudah Tau Apa Saja Kewajiban Wajib Pajak?

Pajak dapat dikatakan sebagai bensin negara, dimana pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang terbesar bagi negara Indonesia. Apabila bensinnya tidak ada, maka negara pun akan macet. Pajak tidak lepas dari aktivitas kehidupan sehari – hari masyarakat, dalam hal ini bahwa pajak dan masyarakat saling terikat dan masyarakat pun memberikan kontribusinya melalui kewajiban pajak yang dilakukannya. Negara bisa menutupi pengeluaran rutin negara, membayar hutang negara, memberikan subsidi, membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion sepak bola, dan fasilitas publik lainnya dengan pajak.

 

Kapan kewajiban pajak itu timbul?

Kewajiban pajak timbul setelah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat subjektif dan objektif. Setiap jenis pajak tentu memiliki subjek pajak dan objek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber penghasilan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak.

 

Apa yang dilakukan setelah memperoleh NPWP?

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem self assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Ada 4 (empat) kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi, untuk lebih mudahnya dapat disingkat menjadi 4M.

  1. Mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Langkah pertama dalam menjalankan sistem self assessment adalah dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar sesuai alamat domisili pada KTP atau online melalui sistem e-registration. Peraturan lebih jelasnya dapat dilihat pada PMK -182/PMK.03/2015.

  1. Menghitung dan Memperhitungkan Pajak

Setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak maka perlu menghitung jumlah pajak yang seharusnya terhutang.  Perhitungan dilakukan sesuai tarif yang berlaku. Ada 4 (empat) tarif yang bisa digunakan sesuai sumber penghasilan yang diperoleh, yaitu Tarif PPh Pasal 17 bagi karyawan, Tarif PPh Final UMKM / Tarif Final PP 23 sebesar 0,5%, Tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto,  serta Tarif PPh Badan sebesar 25%.

  1. Menyetor Pajak ke Kas Negara

Penyetoran pajak dapat dilakukan dengan cara membuat kode billing (e-billing) terlebih dahulu. Pembuatan kode billing (kode unik pembayaran)  dapat dilakukan melalui djponline atau ATM Mandiri. Setelah memperoleh kode billing, Wajib Pajak melakukan penyetoran pajaknya melalui Bank, ATM / kantor pos terdekat. Jika Wajib Pajak merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan atau seorang PNS, maka Anda mendapat fasilitas dihitungkan dan dibayarkan pajaknya oleh perusahaan/instansi tempat bekerja.

  1. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Kewajiban terakhir adalah melaporkan pajak yang telah disetor dengan menggunakan formulir SPT Tahunan. Kewajiban inilah yang paling sering dilupakan oleh Wajib Pajak. Padahal jika tidak atau terlambat melaporkan SPT Tahunan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp 1000.000 untuk Wajib Pajak Badan. Pelaporan SPT Tahunan  bisa dilakukan secara manual (dalam bentuk fisik) ke KPP terdekat atau dikirim melalui kantor pos serta dapat juga dilakukan secara online melalui e-filing.


Tinggalkan komentar

DJP Luncurkan Aplikasi iKSWP, Satu Aplikasi Untuk Tiga Layanan

Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. Konfirmasi berupa Keterangan Status Wajib Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mempermudah pelayanan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP) yang bisa diakses melalui DJP Online https://djponline.pajak.go.id .

Informasi lebih lanjut mengenai layanan yang dapat diakses melalui aplikasi iKSWP dapat diunduh pada berkas SP 08 – Aplikasi KSWP (FINAL)


Tinggalkan komentar

Punya banyak pertanyaan tentang #uangkita?

logo apbn 2019APBN adalah #Uangkita. Uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar – besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Daripada hanya berasumsi atau mendengar dari sumber yang tidak pasti, lebih baik langsung buka kemenkeu.go.id/APBN2019.

Setelah itu, barulah berbagi info ini ke yang lain ya ! Selamat beraktivitas.


Tinggalkan komentar

Apa sih E-Bupot itu?

E-Bupot adalah aplikasi berbasis web yang disediakan di situs  atau laman lain yang bisa digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Ada beberapa kemudahan yang bisa dimanfaatkan Wajib Pajak. Aplikasi ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja karena berbasis web. Lalu pemotong pajak bisa membuat bukti potong sekaligus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 lewat aplikasi E-Bupot.

Jadi pemotong pajak cukup membuka E-Bupot, memasukkan data yang diperlukan, lalu submit langsung pada halaman yang sama. Jika sudah diimplementasikan secara nasional, kelak Wajib Pajak tidak perlu laporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP lagi, cukup online.

Nah, ujicoba aplikasi E-Bupot akan dilakukan di beberapa KPP yang ditunjuk. Setelah itu barulah diimplementasikan secara nasional. Selama proses ujicoba akan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan bertahap, sehingga kelak bisa berjalan lancar saat diimplementasikan secara nasional.

Terakhir, dengan E-Bupot data dari Wajib Pajak dan Pemotong pajak akan disinkronisasi, jadi pengawasan pembayaran pajak bisa dipantau 2 (dua) belah pihak. Jadi aplikasi E-Bupot ini, mempermudah Wajib Pajak dan DJP juga lebih mudah untuk mengawasi.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.


Tinggalkan komentar

Tarif Pajak UMKM turun jadi 0,5% !

0 5% UMKM_2

Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013.

ingin tahu lebih lanjut? klik PP 23 Tahun 2018


Tinggalkan komentar

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/PMK.03/2018. 

Untuk melihat, dan download silahkan mengunjungi link

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=1&page=show&id=16535