KPP PRATAMA MAROS

BOLA SIMA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN ORANG PRIBADI SEDERHANA (1770S)

Tinggalkan komentar

Bagaimana saja Wajib Pajak yang wajib menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770S?

Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

  1. dari satu atau lebih pemberi kerja;
  2. dalam negeri lainnya; dan/atau
  3. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final

 

Petunjuk Umum Pengisian SPT 1770S

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh W ajib Pajak adalah sebagai berikut:

  1. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak;
  2. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga.
  3. Penghasilan suami-isteri akan dikenai pajak secara terpisah apabila:
  • suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
  • dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
  • dikehendaki  oleh   isteri   yang   memilih   untuk   menjalankan   hak   dan   kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Atas ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan isteri secara terpisah. Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dengan status perpajakan PH atau MT sebagaimana dimaksud huruf b dan c adalah Pajak Penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) sebagaimana dimaksud huruf a, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Apabila seorang anak yang belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

  1. penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam suatu Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya;
  2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani oleh W ajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang   diberi  kuasa  menandatangani  sepanjang  dilampiri  dengan   surat  kuasa khusus;
  3. SPT  Tahunan   PPh   Orang   Pribadi   dianggap   tidak   disampaikan   apabila   tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;
  1. Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan  PPh Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (download) melalui website www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir;
  2. penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilakukan secara langsung di KPP tempat Wajib  Pajak  terdaftar  atau  dikukuhkan atau  tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh Direktur   Jenderal  Pajak   meliputi   Pojok   Pajak,   Mobil   Pajak   dan   Tempat   Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta  Tata  Cara  Pengambilan, Pengisian  dan  Penandatanganan  dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
  3. kekurangan pembayaran pajak yang  terutang berdasarkan  SPT  Tahunan  PPh Orang Pribadi  harus  dibayar  lunas sebelum SPT  Tahunan  PPh Orang Pribadi disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan,  dikenai  sanksi  administrasi berupa  bunga  sebesar  2%  (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
  4. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi);
  5. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan W ajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT  Tahunan  PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29), paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak,  permohonan harus  diajukan  secara tertulis  kepada  Kepala  KPP  tempat W ajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut;
  6. Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian  SPT  Tahunan  berakhir  sesuai  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan.  Pemberitahuan  perpanjangan  SPT  Tahunan  tersebut  harus  disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang;
  7. 12. apabila SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
  8. setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, atau menyampaikan SPT Tahunan  PPh Orang Pribadi tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan  yang  isinya tidak  benar,  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

 

Petunjuk Pengisian

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (scanner), untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Jika Wajib Pajak  membuat  sendiri  formulir  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi, jangan  lupa  untuk  membuat  ■ (segi  empat hitam) di  keempat sudut  sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
  2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram;
  3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
  4. Kolom Identitas

Bagi  Wajib  Pajak  yang  mengisi  menggunakan  mesin  ketik,  dalam  mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, KLU, Status Perpajakan Suami-Isteri (bagi Wajib Pajak dengan status kawin), NPWP Suami/Isteri, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal.

Contoh:

a. dalam   menuliskan   sepuluh   juta   rupiah   adalah:   10.000.000   (BUKAN

10.000.000,00);

b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50).

 

SPT TAHUNAN 1770S diisi mulai dari lampiran I terlebih dahulu, kemudian lampiran II, dan terakhir formulir induk diisi terakhir.

2 1

BAGIAN A :PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

Bagian  ini  digunakan untuk  melaporkan besarnya  penghasilan neto  dalam  negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta  dan penghasilan  lainnya  yang  diterima  atau  diperoleh Wajib    Pajak    sendiri   dan   anggota   keluarganya   dalam   Tahun   Pajak   yang bersangkutan.

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan/atau PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Dalam hal:

  1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
  2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
  3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan  lainnya yang diterima  atau  diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN – Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 – BUNGA

Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, bagi usaha berbasis syariah dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh W ajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya. (Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8, dan Pasal 23 Undang-Undang PPh)

Angka 2 – ROYALTI

Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun  yang diterima atau diperoleh W ajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa:

  1. hak  atas harta tak  berwujud, misalnya hak  pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
  2. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
  3. informasi,  yaitu  informasi  yang  belum  diungkapkan  secara  umum,  walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. (Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Angka 3 – SEWA

Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain,  harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat. (Pasal 4 ayat (1) huruf  i, Pasal 8 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh).

Angka 4 – PENGHARGAAN DAN HADIAH

Penghargaan dan/atau hadiah yang diterima atau diperoleh W ajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya merupakan penghasilan. Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan:

a. Hadiah undian

Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemberiannya melalui cara undian.

b. Hadiah dan penghargaan perlombaan

Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan  yang  diberikan melalui suatu  perlombaan atau  adu  ketangkasan, misalnya dari:

  • perlombaan olah raga;
  • kontes kecantikan/busana, kontes lainnya;
  • kuis di televisi/radio;
  • kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.
  • Penghargaan  atas    suatu    prestasi    tertentu,    misalnya    penghargaan    atas penemuan  benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk;
  • Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Yang dilaporkan dalam Lampiran I (Formulir 1770 S-I) Bagian A Nomor 4 (Penghargaan dan Hadiah) adalah huruf b, c, d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final dan dilaporkan dalam Lampiran II (Formulir 1770 S-II) Bagian A Nomor 4 (Hadiah Undian).

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang:

  1. diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
  2. diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jas (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 dan/atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan  Dengan  Pekerjaan,  Jasa,  dan

Kegiatan  Orang  Pribadi  dan  Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor    KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan PPh atas Hadiah dan Penghargaan).

Angka 5 – KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang  diterima  atau  diperoleh  oleh  W ajib  Pajak  sendiri  dan  anggota  keluarganya sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk:

  1. Keuntungan karena   pengalihan   harta   kepada   perseroan,   persekutuan,   dan badan  lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  2. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau  sumbangan, kecuali yang diberikan  kepada  keluarga  sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus satu  derajat  dan  badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,  koperasi, atau  orang  pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  3. Keuntungan karena  penjualan   harta   pribadi,   misalnya   saham   yang   tidak diperdagangkan di bursa efek. (Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Angka 6 – PENGHASILAN LAINNYA

Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya selain yang telah disebutkan di atas agar     disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri. Penghasilan tersebut misalnya:

  1. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  2. keuntungan karena pembebasan utang;
  3. penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
  4. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  5. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  6. penghasilan dari anak/anak angkat yang belum dewasa. (Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

JUMLAH PENGHASILAN – Kolom (3)

Diisi dengan jumlah penghasilan untuk setiap jenis penghasilan.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah keseluruhan penghasilan neto kolom (3) dari masing- masing jenis penghasilan.

2 2.png

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek   pajak,  yang   diterima  atau   diperoleh  Wajib  Pajak   sendiri   dan  anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal:

  1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
  2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
  3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima  atau  diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN – Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 – BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH

Bantuan/sumbangan/hibah  yang  diterima  atau  diperoleh  sepanjang  tidak  dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang PPh). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk   Sebagai   Objek   Pajak   Penghasilan, sepanjang   tidak   dalam   rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 Undang- Undang PPh).

Angka 2 – WARISAN

Cukup Jelas.

Angka 3 – BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya  tidak  terbagi  atas  saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. (Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang PPh).

Angka 4 – KLAIM  ASURANSI  KESEHATAN,  KECELAKAAN,  JIWA,  DWIGUNA, DAN  BEASISWA

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa (Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang- Undang PPh).

Angka 5 – BEASISWA

Penghasilan   berupa   beasiswa   yang   diterima   atau   diperoleh   W arga   Negara Indonesia  dari  Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri  pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. (Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009)

Angka 6 – PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Bagian ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya selain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 s.d. Angka 5 seperti penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum  dengan  persyaratan  khusus  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam  bentuk  natura dan/atau kenikmatan dari W ajib Pajak atau pemerintah dan bukan objek pajak sejenis lainnya.

JUMLAH PENGHASILAN – Kolom (3)

Angka 1 dan Angka 2 – BANTUAN/SUMBANGAN/WARISAN

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam hal bantuan/sumbangan/hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud, maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan  pengalihan sepanjang  pihak  yang  mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan.

Dalam   hal  W ajib   Pajak   yang   melakukan  pengalihan  tidak   menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
  2. Apabila nilai   atau   harga   perolehan   bagi   yang   mengalihkan   harta   berupa tanah   dan/atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah:

1)   sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya, atau

2)   sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau

3)   berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika SPPT PBB tidak ada.

4) Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau  bangunan  tidak  diketahui,  maka  nilai  perolehan bagi  yang  menerima  harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak yang paling awal yang tersedia atas nama   yang   mengalihkan  harta   tersebut,   atau   jika   SPPT   PBB   tidak   ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

5) Dalam hal harta  selain  tanah  dan/atau  bangunan,  apabila  nilai  atau  harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan. (Pasal  4  ayat  (3)  Undang-Undang  PPh,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 245/PMK.03/2008  tentang  Badan-  Badan  dan  Orang  Pribadi  yang  Menjalankan Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  Menerima  Harta  Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-11/PJ./1995 tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi  yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan dan W arisan yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan dari W ajib Pajak yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan).

Angka  3 –  BAGIAN   LABA   ANGGOTA   PERSEROAN   KOMANDITER   TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

Kolom  ini  diisi  dengan  jumlah  bagian  laba  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer  yang  modalnya  tidak  terbagi  atas  saham,  persekutuan,  perkumpulan, firma, dan kongsi.

Angka 4 –   KLAIM  ASURANSI  KESEHATAN,  KECELAKAAN,  JIWA,  DWIGUNA, BEASISWA

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Angka 5 – BEASISWA

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari W ajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal  dan/atau  pendidikan  nonformal  yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. (Pasal  4  ayat  (3)  huruf  l  Undang-Undang  PPh  dan  Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009).

Angka 6 – PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Kolom  ini  diisi  dengan  jumlah  penghasilan  yang  diperoleh  yang  tidak  termasuk objek pajak selain yang dimaksud Angka 1 s.d. Angka 5.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak.

2 3.png

BAGIAN C : DAFTAR  PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN  PPh  OLEH  PIHAK  LAIN DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak. (Pasal  28  Undang-Undang  PPh,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2010 tentang    Tarif    Pemotongan    dan    Pengenaan    Pajak    Penghasilan    Pasal    21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  2003  tentang  Pajak  Penghasilan  Yang  Ditanggung  oleh  Pemerintah  atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan).

Dalam hal isteri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK), maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang semata-mata diterima atau  diperoleh  isteri dari  satu  pemberi  kerja  dan  pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan pemotongan pajak yang bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – II (Formulir 1770 S – II) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 13: Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja.

Dalam hal:

  1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
  2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
  3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

(MT);

rincian angsuran PPh berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak.

NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan NPWP masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak.

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi sesuai dengan nomor setiap bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.

TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi sesuai dengan tanggal setiap bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan format penulisan dd/mm/yy.

JENIS PAJAK: PPh PASAL 21/PASAL 22/PASAL 23/PASAL 24/PASAL 26/DTP- Kolom (6)

Kolom   ini   diisi   dengan   jenis   pajak   yang   telah   dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah yaitu: PPh Pasal 21 (ditulis 21), PPh Pasal 22 (ditulis 22), PPh Pasal 23 (ditulis 23), PPh Pasal 24 (ditulis 24), PPh Pasal 26 (ditulis 26) dan PPh Ditanggung Pemerintah (ditulis DTP).

PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap W ajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri W ajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21  dan/atau dari Formulir 1721-A2 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final.

PPh PASAL 22

PPh Pasal 22 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh:

  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
  2. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah (Pasal     22     Undang-Undang     PPh,     Peraturan     Menteri    Keuangan     Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan  Usaha  di  Bidang  Lain  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.11/2013)

PPh PASAL 23

PPh Pasal 23 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, bonus, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final (Pasal 23 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

PPh PASAL 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan  Undang-Undang  PPh. Penghitungan  “batas  maksimum  kredit  pajak  luar  negeri  yang  dapat dikreditkan” tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara.

Dalam hal pajak yang dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (7) ini adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri.  Namun,  apabila  pajak  yang  sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri lebih besar dari “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan”, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (7) ini adalah sebesar “batas  maksimum  kredit  pajak  luar  negeri  yang  dapat dikreditkan”   tersebut   (Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri). Penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dapat dilihat pada bagian Petunjuk Pengisian Induk SPT, Angka 4: Penghasilan Neto Luar Negeri di halaman 24 Petunjuk Pengisian ini.

PPh PASAL 26

Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan W ajib Pajak orang pribadi luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak  dalam  negeri,  pemotongan  pajaknya  tidak  bersifat  final  sehingga  potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT  Tahunan PPh. Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada lembar formulir 1721 – A1.

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT – Kolom (7)

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN C

Diisi    dengan    hasil  penjumlahan  keseluruhan  PPh  Pasal  21/Pasal  22/Pasal 23/ Pasal 24/Pasal 26/ DTP yang telah dipotong/dipungut pada Kolom (7).

 

3 1.png

3 2.png

BAGIAN  A :   PENGHASILAN    YANG    DIKENAKAN    PPh    FINAL    DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal:

  1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
  2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
  3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

SUMBER/JENIS PENGHASILAN – Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 – BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)

Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, dan Surat Berharga Negara: Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  PPh,  Peraturan  Pemerintah Nomor 131  Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan  Nomor  51/KMK.04/2001  tentang  Pemotongan  Pajak  Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Surat Berharga Negara termasuk Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan  Negara  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Angka 2 –  BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

Bunga dan Diskonto Obligasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009    tentang   Pajak   Penghasilan   Atas   Penghasilan   Berupa   Bunga   Obligasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013.

Angka 3 – PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Penjualan Saham  di  Bursa  Efek  adalah  penghasilan  yang  berasal dari  penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Transaksi Penghasilan  dari  Transaksi  Penjualan  Saham  di  Bursa  Efek  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1997,  Keputusan  Menteri Keuangan   Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Angka 4 – HADIAH UNDIAN

Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.

Angka 5 –   PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  Penghasilan  Berupa  Uang     Pesangon,  Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan   Pekerjaan, Jasa,     dan    Kegiatan    Orang    Pribadi,     Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Angka 6 – HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

Honorarium  atas  Beban  APBN/APBD  adalah  penghasilan  berupa  imbalan  yang diterima oleh  Pejabat  Negara.  Pegawai  Negeri  Sipil,  Anggota  TNI/  POLRI  dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan,  jasa  dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010  tentang  Tarif  Pemotongan  dan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  dan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Angka 7 – PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak   atas   tanah   dan/atau   bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  48  Tahun  1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2008, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan   sebagaimana   telah   beberapa kali  diubah   terakhir   dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 243/PMK.03/2008.

Angka 8 – SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Sewa  atas  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  penghasilan  bruto  dari    persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002.

Angka 9   –   BANGUNAN  YANG  DITERIMA DALAM  RANGKA  BANGUN  GUNA SERAH

Bangunan  yang  diterima  dalam  rangka  Bangun  Guna  Serah  yang  dibangun  di atas   tanah   yang  dimiliki  Wajib  Pajak  sehubungan  dengan  berakhirnya  masa perjanjian Bangun Guna Serah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (“Built Operate and Transfer“).

Angka 10 – BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat  final,  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  PPh  dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

Angka 11 – PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Jadi kolom tersebut tidak perlu diisi.

Angka 12 – DIVIDEN

Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh W ajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang   belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

  1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  3. pemberian  saham  bonus  yang  dilakukan  tanpa  penyetoran  kecuali  saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
  4. pembagian laba dalam bentuk saham;
  5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  6. jumlah  yang melebihi jumlah  setoran  sahamnya  yang  diterima  atau  diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  7. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun- tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
  8. pembayaran  sehubungan  dengan  tanda-tanda  laba,  termasuk  yang  diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
  9. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
  10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
  11. pembagian berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi; dan
  12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusah (Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang PPh Tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 19   Tahun  2009   tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Dividen  yang  Diterima  atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri)

Angka 13 – PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

Penghasilan isteri dari satu  pemberi kerja adalah  penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri dalam  Tahun  Pajak  yang  semata-mata  berasal  dari  satu  pemberi kerja   yang   telah   dipotong   PPh  Pasal  21  dan  pekerjaan  tersebut  tidak  ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya  berdasarkan Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  PPh.  Dalam  hal  ini,  isteri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK).

Angka 14 – PENGHASILAN     LAIN     YANG     DIKENAKAN     PAJAK     FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

Untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud Angka 1 s.d. Angka 13.

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO – Kolom (3)

Diisi   dengan   jumlah   dasar   pengenaan   pajak/penghasilan   bruto   untuk   setiap sumber/jenis penghasilan.

PPh TERUTANG – Kolom (4)

Diisi dengan jumlah PPh terutang untuk setiap sumber/jenis penghasilan.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi  dengan  hasil  penjumlahan  dari  jumlah  PPh  terutang  pada  kolom  (4)  dari masing-masing sumber/jenis penghasilan.

 

 

BAGIAN B: HARTA PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk melaporkan harta usaha serta harta non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Dalam hal:

  1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
  2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
  3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

harta usaha serta harta non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai isteri,  dilaporkan  secara  terpisah  dalam  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

KODE HARTA – Kolom (2)

Kolom  ini  diisi  dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai pada  akhir  Tahun

Pajak.

Daftar kode harta: Kas dan Setara Kas:

011 : uang tunai

012 : tabungan

013 : giro

014 : deposito

019 : setara kas lainnya

Piutang:

021 : piutang

022 : piutang  afiliasi  (piutang  kepada  pihak  yang  mempunyai  hubungan  istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)

029 : piutang lainnya

Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)

038 : penyertaan  modal  dalam  perusahaan  lain  yang  tidak  atas  saham  meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya

039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

041 : sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobil

049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam  mulia  (emas  batangan,  emas  perhiasan,  platina  batangan,  platina perhiasan, logam mulia lainnya)

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)

053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)

054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069 : harta tidak gerak lainnya

NAMA HARTA – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun

Pajak, misalnya:

  • Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
  • Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
  • Kendaraan  bermotor,   mobil,   sepeda   motor   (cantumkan   merek   dan   tahun pembuatannya);
  • Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya (cantumkan merek/jenis dan tahun pembuatannya);
  • Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar;
  • Simpanan termasuk  tabungan  dan  deposito  di  Bank  Dalam  dan  Luar  Negeri

(cantumkan nama bank untuk setiap rekening simpanan),

  • Piutang (cantumkan identitas pihak yang menerima);
  • Efek-efek (saham, obligasi, commercial paper, dan sebagainya) (cantumkan nama penerbit);
  • Keanggotaan  perkumpulan   eksklusif   (keanggotaan   golf,   time   sharing   dan sejenisnya) (cantumkan nama perkumpulan);
  • Penyertaan modal   lainnya   dalam   perusahaan  lain   yang   tidak   atas   saham

(CV,  Firma) (cantumkan nama tempat penyertaan modal);

  • Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan.

TAHUN PEROLEHAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

HARGA PEROLEHAN – Kolom (5)

Kolom  ini  diisi  harga  perolehan  dari  masing-masing  harta  yang  dimiliki  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PPh)

KETERANGAN – Kolom (6)

Kolom  ini diisi  dengan  keterangan-keterangan lain  yang dianggap perlu.  Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB atau untuk kendaraan bermotor diisi Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP).

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (5)

BAGIAN C: KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk melaporkan kewajiban/utang usaha serta kewajiban/utang non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Dalam hal:

  1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
  2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
  3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

kewajiban/utang usaha serta kewajiban/utang non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

KODE UTANG – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan kode utang yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak.

Daftar Kode Utang:

101 :  Utang  Bank  /  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  (KPR,  Leasing  Kendaraan

Bermotor, dan sejenisnya)

102 :  Kartu Kredit

103 :  Utang   Afiliasi   (Pinjaman   dari   pihak   yang   memiliki   hubungan   istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)

109 :  Utang Lainnya

NAMA PEMBERI PINJAMAN – Kolom (3)

Kolom ini diisi nama pemberi pinjaman.

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan alamat pemberi pinjaman.

TAHUN PEMINJAMAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

JUMLAH – Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan sisa utang pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga).

JUMLAH BAGIAN C

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban/utang pada kolom (6).

3 3

BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

Bagian   ini   diisi   dengan   daftar   susunan   anggota   keluarga   yang   menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama anggota keluarga Wajib Pajak.

NIK – Kolom (3)

Kolom ini diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari setiap anggota keluarga.

HUBUNGAN KELUARGA- Kolom (4)

Kolom ini diisi status hubungan anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat Wajib Pajak.

PEKERJAAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi  dengan jenis pekerjaan anggota keluarga Wajib Pajak.

 

Pengisian Formulir Induk setelah lampiran I dan II telah diisi.

1 ph neto

 

TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak. Contoh:   Tahun Pajak 2014

Kotak (        ) SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan “ Ke-….” diisi dengan angka   banyaknya   melakukan   pembetulan   jika   W ajib   Pajak   menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib  Pajak menyampaikan SPT Normal maka kotak SPT Pembetulan dan “ Ke-….” tersebut tidak perlu diisi.

IDENTITAS NPWP

Diisi sesuai dengan NPW P yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

PEKERJAAN

Diisi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh W ajib Pajak secara lengkap.

KODE LAPANGAN USAHA (KLU)

Nomor kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) diisi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 321/PJ/2012.

NOMOR TELEPON DAN FAKSIMILI

Diisi sesuai dengan nomor telepon dan faksimili rumah atau kantor Wajib Pajak.

STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI

Diisi dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-isteri sebagai berikut:

  • KK  yaitu suami-isteri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Isteri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.
  • HB yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena suami- isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
  • PH yaitu  penghasilan   suami-isteri   dikenai   pajak   secara   terpisah   karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
  • MT yaitu   penghasilan   suami-isteri   dikenai   pajak   secara   terpisah   karena

dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

N P W P ISTERI / SUAMI

Diisi sesuai dengan NPWP suami atau isteri dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-isteri HB, PH atau MT.

 

 

Huruf A : PENGHASILAN NETO

Angka 1 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Diisi sesuai dengan Bukti Potong Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 yang dilampirkan atau Bukti Potong lain.

Dalam hal isteri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK), maka penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh isteri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan penghasilan yang pajaknya bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – II (Formulir 1770 S – II) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 13: Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja.

Catatan:

Jika Wajib Pajak membayar iuran pensiun sendiri (tidak melalui pemberi kerja) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, maka agar iuran pensiun tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto maka W ajib Pajak harus menggunakan formulir 1770.

Angka 2 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A.

Angka 3 – PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Diisi  dari  jumlah  Penghasilan  Neto   yang  tercantum  pada  Lampiran  Tersendiri

Formulir 1770 S.

PENGHASILAN NETO DAN  PAJAK   ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

Pengkreditan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

   Jumlah penghasilan dari LN     X    Total PPh

Penghasilan Kena Pajak terutang

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara,  maka penghitungan kredit  pajak  berdasarkan formula  tersebut  dilakukan untuk masing-masing negara (ordinary credit per country basis).  Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.

Cara Pengisian :

  • Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
  • Kolom 2 diisi dengan nama dan alamat pemotong pajak di luar negeri.
  • Kolom 3 diisi dengan jenis penghasilan.
  • Kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima.
  • Kolom 5 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak.
  • Kolom 6 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri yang dapat di kreditkan sesuai ketentuan PPh Pasal 24 Undang-Undang PPh sebagaimana dijelaskan diatas.

Angka 4 – JUMLAH PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Angka 1 s.d. Angka 3.

Angka 5 – ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan  yang  menjadi  objek  pajak  yang  nyata-nyata  dibayarkan  oleh  W ajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran  atas  Zakat  atau  Sumbangan  Keagamaan  yang  Sifatnya  Wajib  yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-15/PJ/2012).

 

Angka 6 – JUMLAH     PENGHASILAN     NETO      SETELAH     PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 4 dengan Angka 5.

 

Huruf B : PENGHASILAN KENA PAJAK

Angka 7 – PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang besarnya adalah sebagai berikut:

Rp54.000.000 untuk Wajib Pajak

Rp58.500.000 tambahan untuk W ajib Pajak yang kawin

Rp54.000.000 tambahan untuk  seorang  isteri  (hanya  seorang  isteri),  yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal :

  • bukan  karyawati,  tetapi  mempunyai  penghasilan  dari  usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.
  • bekerja  sebagai  karyawati  pada  pemberi  kerja  yang  bukan  sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
  • bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja
  • Rp2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan  semenda (misal mertua dan  anak  tiri) dalam  garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.Saat  yang  menentukan untuk  menghitung besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak. Warisan yang belum terbagi sebagai W ajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta   dan   penghasilan   (PH)   atau   isteri   yang   menghendaki   untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), Angka 7 baik dalam  SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk  lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Petunjuk Pengisian ini.

 

Angka 8 – PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 6 dengan Angka 7.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban  perpajakannya  sendiri  (MT),  Angka  8  baik  dalam  SPT  Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan   dan   bentuk   lembar   penghitungan   penghasilan   serta   PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Petunjuk Pengisian ini.

Huruf C : PPh TERUTANG Angka 9 – PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh atas Penghasilan

Kena Pajak yang tercantum pada Huruf B Angka 8. Tarif PPh adalah sebagai berikut :

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000 5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25%
Di atas Rp500.000.000 30%

Catatan :

Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Angka 10 –     PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak   yang   dapat   dikreditkan   di   Indonesia   setelah   adanya   pengembalian/ pengurangan Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (5)  Undang-Undang  PPh,  yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/ pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan/restitusi atas Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutang dalam tahun ini.

Angka 11 – JUMLAH PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 9 dengan Angka 10.\

 

Huruf D : KREDIT PAJAK

Angka 12 – PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH  DAN/ATAU   KREDIT   PAJAK   LUAR   NEGERI   DAN ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI

Diisi dari Formulir 1770 S-I JUMLAH BAGIAN C kolom (7).

Angka 13 – PPh  YANG  HARUS  DIBAYAR  SENDIRI  ATAU  PPh  YANG  LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

Diisi dengan hasil pengurangan dari Angka 11 dengan Angka 12. Beri tanda  (X) dalam kotak yang sesuai.

Angka 14 – PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

1.PPh PASAL 25

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh W ajib Pajak selama Tahun  Pajak  yang bersangkutan  berupa  PPh  Pasal  25  Tahun  Pajak  yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

2.STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam  Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk STP Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain  yang tidak    dikenakan Pajak Penghasilan  yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Angka 15 –   JUMLAH KREDIT PAJAK

Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 14.a. s.d Angka 14.b.

 

Huruf E : PPh KURANG/LEBIH BAYAR

Angka 16 –   PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Diisi dengan hasil pengurangan Angka 13 dengan Angka 15.

Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar,  maka  cantumkan  kata  “NIHIL”  pada  ruang  yang  harus  diisi.  Apabila terdapat  jumlah  pajak  yang  kurang dibayar, jumlah tersebut harus  dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan     disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

Angka 17 – PERMOHONAN

Hanya  diisi   apabila  terdapat  jumlah  PPh   yang   lebih  bayar  pada   Angka  16. Wajib   Pajak     harus  memberi   tanda   silang   (X)   dalam   kotak   yang   tersedia. Permohonan tidak berlaku apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yang ditanggung pemerintah.

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini diberikan kepada W ajib Pajak dengan kriteria tertentu (W ajib Pajak Patuh). Wajib Pajak Patuh ditetapkan oleh Kanwil DJP bagi W ajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
  2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  3. Laporan Keuangan diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat W ajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  4. tidak pernah dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. (Pasal 17C Undang-Undang KUP dan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak)

Selain   kriteria   yang   diatas   dapat   juga   diberikan   pengembalian   pendahuluan kelebihan  pembayaran  pajak  kepada  W ajib  Pajak  yang  memenuhi  persyaratan tertentu antara lain:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh  juta rupiah). (Pasal   17D   Undang-Undang   KUP   dan   Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

 

1 last.png

Huruf F : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA Angka 18 – ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Diisi dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya.

Penghasilan neto tahun 2014                                          Rp   119.585.000

Zakat atas Penghasilan 2,5%                                          Rp       2.989.625  -/- Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat

atas penghasilan                                                             Rp   116.595.375

Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)                               Rp    32.400.000  -/- Penghasilan Kena Pajak                                                 Rp     84.195.375

Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)                           Rp    84.195.000

PPh Terutang :

5% x  Rp 50.000.000,-                                                   Rp       2.500.000

15% x  Rp 34.195.000,-                                                  Rp       5.129.250  +/+ Jumlah PPh terutang                                                       Rp      7.629.250

Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan

Pasal 24 Tahun 2014                                                      Rp       3.250.000  -/- Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak                       Rp       4.379.250

Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015

(1/12) x Rp4.379.250                                                      Rp          364.937

JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN

Berilah tanda (X) pada salah satu kotak.

a. Apabila PPh Pasal 25 tahun berikutnya dihitung berdasarkan 1/12 dari jumlah PPh yang harus dibayar sendiri pada Angka 13.

b. Apabila PPh Pasal 25 dihitung tersendiri, jika terdapat penghasilan tidak teratur dan terdapat pembayaran zakat atas penghasilan

Ilustrasi:

  1. Terdapat penghasilan tidak teratur.

Penghasilan   tidak   teratur   (tidak   termasuk   dalam   penghasilan   teratur) contohnya adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak 2014, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 dihitung  berdasarkan  penghasilan  neto  seluruhnya dikurangi  dengan  penghasilan  tidak teratur tersebut.

 

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2014:

 
Penghasilan Neto seluruhnya Rp 516.800.000
Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 Rp 51.250.000
Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil    
sebesar Rp60.000.000) Rp 1.200.000

 

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015:

Penghasilan Neto seluruhnya                                  Rp   516.800.000

Penghasilan Neto tidak teratur                                Rp    60.000.000  -/-

Penghasilan Neto teratur                                         Rp   456.800.000

PTKP (K/3)                                                              Rp    32.400.000  -/- Penghasilan Kena Pajak                                         Rp  424.400.000

PPh Terutang:

5% x Rp 50.000.000                                               Rp       2.500.000

15% x Rp 200.000.000                                          Rp    30.000.000

25% x Rp 174.400.000                                          Rp    43.600.000   +/+ Jumlah PPh terutang                                               Rp    76.100.000

Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2014

(tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil)  Rp    51.250.000  -/- Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak               Rp    24.850.000

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2015

(1/12) x Rp24.850.000                                             Rp       2.070.833

  1. Terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.

Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal- hal tertentu (dalam tahun berjalan diterbitkan setoran  pajak  untuk  Tahun  Pajak yang    lalu,    dan    terdapat    penghasilan   tidak  teratur),  maka  penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2014 :

Penghasilan neto                                                          Rp   119.585.000

Zakat atas Penghasilan 2,5%                                       Rp      2.989.625  -/- Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan

zakat atas penghasilan                                                 Rp   116.595.375

Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)                            Rp    32.400.000  -/- Penghasilan Kena Pajak                                               Rp    84.195.375

Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)                         Rp    84.195.000

 

PPh Terutang :

5% x Rp 50.000.000

 

 

Rp

 

 

2.500.000

15% x Rp 34.195.000 Rp 5.129.250  +/+
Jumlah PPh terutang Rp 7.629.250
Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2014       Rp      3.250.000   -/-
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak Rp 4.379.250
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 (1/12) x Rp4.379.250  

 

Rp

 

 

364.937

Perhatian :

  1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi  atas  dasar penghitungan angsuran PPh  Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan.
  2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak  yang bersangkutan dapat dibayar di  muka sekaligus   berdasarkan   Surat   Edaran   Dirjen   Pajak   Nomor   SE 13/PJ.23/1989     tentang  Penyetoran  Dimuka  PPh  Pasal  25  Sekaligus  untuk Beberapa Bulan.

 

Huruf G : LAMPIRAN

Berilah  tanda  (X)  dalam  kotak  yang  sesuai  dan  lampiran-lampiran  lain  yang dianggap  perlu  atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.

Huruf a – Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21

Wajib   dilampirkan  oleh   semua  Wajb   Pajak   Orang   Pribadi   yang   mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.

Huruf b – Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir ( nihil ). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media e–payment melalui  bank-bank  persepsi  tertentu  yang  telah  ditunjuk  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

Huruf c – Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

Wajib dilampirkan oleh W ajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPT. (Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang KUP)

Huruf d – Perhitungan PPh  Terutang  Bagi  Wajib  Pajak  Kawin  dengan  status perpajakan suami-isteri PH atau MT

Pada bagian pernyataan, beri tanda silang (X) pada kotak Wajib Pajak apabila Wajib Pajak yang menandatangani, atau Kuasa untuk kuasa yang dilimpahkan oleh Wajib Pajak (menggunakan surat kuasa khusus). Nama lengkap serta NPWP yang menandatangani diisi dan pada kotak tanda tangan ditandatangani.

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/PJ/2010

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/PJ/2010

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s