KPP PRATAMA MAROS

BOLA SIMA

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Tinggalkan komentar

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/ atau Pasal 26 wajib dilaporkan setiap bulannya oleh Wajib Pajak Badan serta Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pemotongan. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 wajib menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT dalam hal:

  1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau e-SPT dalam hal:

  1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

 

KETENTUAN UMUM

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin scanner, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram.
  2. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
  3. Sebelum melakukan pengisian, silakan terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian SPT.
  4. Pengisian SPT dilakukan dengan huruf cetak/diketik dengan tinta hitam.
  5. Berilah tanda “ X “ pada (kotak pilihan) yang sesuai.
  6. Kolom Identitas wajib diisi oleh Pemotong atau Kuasa secara lengkap dan benar.
  7. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh: Dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00). Dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50).

 

Berikut merupakan tata cara pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Per-14/PJ.15/2013.

1

 

FORMULIR 1721 (Halaman 1) INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

 

Bagian Header Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01 – 2014. SPT Normal atau SPT Pembetulan ke … Isikan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. Selanjutnya, jika merupakan SPT Pembetulan maka tuliskan urutan pembetulan dengan angka. Jumlah lembar SPT termasuk lampiran Diisi oleh petugas.

  1. Identitas Pemotong

Angka 1. Diisi dengan NPWP Pemotong.

Angka 2. Diisi dengan nama Pemotong.

Angka 3. Diisi dengan alamat Pemotong.

Angka 4. Diisi dengan nomor telepon Pemotong.

Angka 5. Diisi dengan alamat email Pemotong.

2

2. Objek Pajak

Angka 1 – Angka 11

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah penerima penghasilan.

Kolom (5) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong.

 

Angka 4 Kolom (2): Bukan Pegawai Bukan Pegawai adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tetang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, antara lain meliputi:

  1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
  2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  3. Olahragawan.
  4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  7. Agen iklan.
  8. Pengawas atau pengelola proyek.
  9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  10. Petugas penjaja barang dagangan.
  11. Petugas dinas luar asuransi.
  12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

 

Angka 4e Kolom (2): Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor

3

Angka 12 Diisi dengan jumlah pokok PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terutang yang terdapat dalam STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Angka 13 Masa pajak : Disi tanda silang (X) pada kotak masa pajak yang sesuai. Tahun kalender : Diisi tahun kalender dengan format penulisan yyyy. Kolom (5) : Diisi jumlah kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Angka 14 : cukup jelas.

Angka 15 : cukup jelas.

Angka 16 : cukup jelas.

Angka 17 : cukup jelas.

Angka 18 mm : diisi dengan bulan. yyyy : diisi dengan tahun kalender.

4

FORMULIR 1721 (Halaman 2) INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Bagian Header

Formulir NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong.

  1. Objek Pajak Final

Angka 1 – Angka 5

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah penerima penghasilan.

Kolom (5) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 (final) yang dipotong.

Lampiran

Kotak-kotak : Diisi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis dokumen yang dilampirkan. ____ Lembar : Diisi jumlah lembar dokumen yang dilampirkan.

 

5

Pernyataan dan Tanda Tangan

Angka 1. Disi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pihak yang menandatangani SPT, yaitu Pemotong/Pimpinan atau kuasa.

Angka 2. Diisi dengan NPWP yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Angka 3. Diisi dengan nama yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Angka 4. Diisi dengan tanggal penandatanganan SPT, dengan format penulisan dd – mm – yyyy.

Angka 5. Diisi dengan nama tempat penandatanganan SPT.

Angka 6. Diisi dengan tanda tangan dan cap.

l1

FORMULIR 1721 – I

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh untuk: a. satu masa pajak. dilakukan pada setiap masa pajak (Januari s/d Desember). b. satu tahun pajak. dilakukan pada masa pajak Desember. Oleh karena itu, pada masa pajak Desember Pemotong melaporkan pemotongan PPh dengan menggunakan formulir ini yang meliputi 2 (dua) set yaitu untuk pelaporan masa pajak Desember dan untuk pelaporan satu tahun pajak.

Bagian Header

Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Desember 2014, maka ditulis 12 – 2014. Satu Masa Pajak / Satu Tahun Pajak Diisi tanda silang pada kotak yang sesuai. NPWP Pemotong Diisi dengan NPWP Pemotong.

  1. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya Melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Bagian ini diisi dengan pemotongan PPh untuk seluruh Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang pernah menerima penghasilan dalam tahun berjalan/seluruh tahun berjalan.

Angka 1 – Angka 15

Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT.

Kolom (3) : Diisi dengan nama Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT.

Kolom (4) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh.

Kolom (5) : Diisi dengan tanggal bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.

Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (8) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong.

Kolom (9) : Diisi masa perolehan penghasilan dengan format mmmm, di mana mm yang pertama merupakan bulan mulainya perolehan penghasilan sedangkan mm yang kedua merupakan bulan berakhirnya perolehan penghasilan. Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh untuk: a. satu masa pajak. dilakukan pada setiap masa pajak (Januari s/d Desember). b. satu tahun pajak. dilakukan pada masa pajak Desember. Oleh karena itu, pada masa pajak Desember Pemotong melaporkan pemotongan PPh dengan menggunakan formulir ini yang meliputi 2 (dua) set yaitu untuk pelaporan masa pajak Desember dan untuk pelaporan satu tahun pajak. Contoh : Dalam hal pelaporan pemotongan untuk satu tahun pajak pajak sejak januari sampai desember maka ditulis 0112.

Kolom (10) : Diisi dengan kode negara domisili bagi karyawan asing.

 

Catatan:

  • Kolom (4), (5) dan (9) hanya diisi dalam pelaporan pemotongan PPh untuk satu tahun pajak (masa pajak Desember).
  • Pelaporan pemotongan PPh untuk satu tahun pajak meliputi pemotongan PPh bagi penerima penghasilan yang memperoleh penghasilan selama satu tahun maupun yang memperoleh penghasilan hanya meliputi beberapa bulan (pegawai yang berhenti/pindah dalam tahun berjalan atau pegawai yang baru mulai bekerja/pensiun dalam tahun berjalan).

 

  1. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya tidak Melebihi PTKP ____ Orang : Diisi jumlah Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang penghasilannya tidak Melebihi PTKP.

Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

  1. Total (Jumlah A + B) : cukup jelas.

 

l2

FORMULIR 1721 – II

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VI.

Bagian Header

Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01 – 2014. NPWP Pemotong : Diisi dengan NPWP Pemotong. Tabel

Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26.

Kolom (3) : Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26.

Kolom (4) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh.

Kolom (5) : Diisi dengan tanggal bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.

Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (8) : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong.

Kolom (9) : Diisi dengan kode negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri.

 

l3

FORMULIR 1721 – III

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VII.

Bagian Header

Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01 – 2014.

NPWP Pemotong : Diisi dengan NPWP Pemotong.

 

Tabel

Kolom (1) : cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Kolom (3) : Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Kolom (4) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh.

Kolom (5) : diisi dengan tanggal bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.

Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (8) : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong.

 

l4

FORMULIR 1721 – IV

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Bagian Header

Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01 – 2014.

NPWP Pemotong : Diisi dengan NPWP Pemotong.

 

Kolom (1) : cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).

Kolom (3) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).

Kolom (4) : Diisi dengan tanggal pembayaran pajak atau tanggal bukti Pbk dengan format penulisan dd – mm – yyyy.

Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau nomor bukti Pbk.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor.

Kolom (7) : Diisi dengan angka: 0 : untuk SSP 1 : untuk SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 2 : untuk Bukti Pbk

 

l5

FORMULIR 1721 – V

DAFTAR BIAYA

Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan, antara lain Wajib Pajak Cabang, Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), dll.

Bagian Header

Formulir Masa Pajak [mm-yyyy] mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Desember 2014, maka ditulis 12 – 2014.

NPWP Pemotong : Diisi dengan NPWP Pemotong.

Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Cukup jelas. Kolom

(3) : Cukup jelas.

 

 

Apabila menemukan kendala, dapat mendatangi KPP terdekat untuk informasi lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s