Pajak dapat dikatakan sebagai bensin negara, dimana pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang terbesar bagi negara Indonesia. Apabila bensinnya tidak ada, maka negara pun akan macet. Pajak tidak lepas dari aktivitas kehidupan sehari – hari masyarakat, dalam hal ini bahwa pajak dan masyarakat saling terikat dan masyarakat pun memberikan kontribusinya melalui kewajiban pajak yang dilakukannya. Negara bisa menutupi pengeluaran rutin negara, membayar hutang negara, memberikan subsidi, membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion sepak bola, dan fasilitas publik lainnya dengan pajak.
Kapan kewajiban pajak itu timbul?
Kewajiban pajak timbul setelah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat subjektif dan objektif. Setiap jenis pajak tentu memiliki subjek pajak dan objek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber penghasilan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak.
Apa yang dilakukan setelah memperoleh NPWP?
Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem self assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Ada 4 (empat) kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi, untuk lebih mudahnya dapat disingkat menjadi 4M.
- Mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Langkah pertama dalam menjalankan sistem self assessment adalah dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar sesuai alamat domisili pada KTP atau online melalui sistem e-registration. Peraturan lebih jelasnya dapat dilihat pada PMK -182/PMK.03/2015.
- Menghitung dan Memperhitungkan Pajak
Setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak maka perlu menghitung jumlah pajak yang seharusnya terhutang. Perhitungan dilakukan sesuai tarif yang berlaku. Ada 4 (empat) tarif yang bisa digunakan sesuai sumber penghasilan yang diperoleh, yaitu Tarif PPh Pasal 17 bagi karyawan, Tarif PPh Final UMKM / Tarif Final PP 23 sebesar 0,5%, Tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto, serta Tarif PPh Badan sebesar 25%.
- Menyetor Pajak ke Kas Negara
Penyetoran pajak dapat dilakukan dengan cara membuat kode billing (e-billing) terlebih dahulu. Pembuatan kode billing (kode unik pembayaran) dapat dilakukan melalui djponline atau ATM Mandiri. Setelah memperoleh kode billing, Wajib Pajak melakukan penyetoran pajaknya melalui Bank, ATM / kantor pos terdekat. Jika Wajib Pajak merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan atau seorang PNS, maka Anda mendapat fasilitas dihitungkan dan dibayarkan pajaknya oleh perusahaan/instansi tempat bekerja.
- Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Kewajiban terakhir adalah melaporkan pajak yang telah disetor dengan menggunakan formulir SPT Tahunan. Kewajiban inilah yang paling sering dilupakan oleh Wajib Pajak. Padahal jika tidak atau terlambat melaporkan SPT Tahunan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp 1000.000 untuk Wajib Pajak Badan. Pelaporan SPT Tahunan bisa dilakukan secara manual (dalam bentuk fisik) ke KPP terdekat atau dikirim melalui kantor pos serta dapat juga dilakukan secara online melalui e-filing.
APBN adalah #Uangkita. Uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar – besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Daripada hanya berasumsi atau mendengar dari sumber yang tidak pasti, lebih baik langsung buka 